Pemerintah Provinsi DKI menjelaskan masalah status tanah untuk Stadion BMW

JawaPos.com – Pembangunan Stadion BMW belum dilaksanakan. Namun, pemerintah provinsi DKI telah memastikan bahwa negara di mana stadion diadakan akan berstandar internasional jelas dan bisa digunakan.

Kepala Badan Pengendalian Aset Daerah Provinsi (BPAD) Achmad Firdaus mengatakan, negara untuk pembangunan stadion BMW sebenarnya bersertifikat atas nama Pemerintah Provinsi DKI. Artinya, ia memastikan bahwa tidak ada kendala di bidang lahan untuk pembangunan stadion yang berada di markas Persija Jakarta.

"Negara BMW disertifikasi atas nama pemerintah provinsi DKI. Sertifikatnya lengkap." Asetnya pada dasarnya aman, "kata Firdaus kepada Jawa Pos, Minggu (4/11).

Dengan kepastian sertifikat hak kepemilikan atas nama pemerintah provinsi, sebenarnya tidak ada kendala berarti yang menjadikannya sebagai pembatasan, sehingga perkembangan proyek terseret. Menurut Firdaus, pembangunan bisa dilakukan kapan saja dengan pasti.

"Al. Jika kamu ingin menggunakannya, kamu bisa." Itu sebabnya kami telah mengamankannya.Proteksi fisik atau non-fisik di lapangan dibatasi. Non-fisik, secara administratif, sertifikat sudah ada. Cukup gunakan negara, "katanya.

Menurutnya, total luas lahan mencapai sekitar 26 hektar. Belakangan, lahan stadion juga akan digunakan sebagian untuk pembangunan ITF Sunter. "Beberapa dari mereka ingin digunakan oleh ITF Sunter, tidak ada masalah, hanya konstruksi yang selesai," tambahnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Olahraga DKI Jakarta menambahkan Ratiyono, sejauh ini kebenarannya adalah tidak ada kendala dalam pembangunan Stadion BMW. Menurutnya, perkembangan konstruksi stadion saat ini masih dalam tahap peningkatan desain.

"Sebenarnya tidak ada kendala, hanya perbaikan desain, sehingga yang terbaik kita bangun nanti," kata Ratiyono kepada Jawa Pos.

Sejauh ini, proses peningkatan desain masih berlangsung. Nantinya, pemerintah provinsi DKI akan mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub), yang akan membuat penunjukan ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengerjakan proyek yang telah ditunda untuk waktu yang lama.

Seperti yang Anda ketahui, BUMD akan mengerjakan proyek BMW Stadium PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Mekanisme konstruksi proyek akan dilaksanakan melalui skema Partisipasi Ekuitas Daerah (PMD). Dia berharap semua proyek akan mulai bekerja pada 2019.

"Nanti tahun 2019, kalau Tuhan menginginkannya, kita akan mulai membangun. Negara yang juga disertifikasi pada 20 Agustus 2017, itu diperintahkan dari gubernur, Pak Djarot," kata Ratiyono.

Pengajuan sertifikat Stadion BMW oleh Presiden Joko Widodo kepada pemerintah provinsi DKI dilakukan tahun lalu. Itu dilakukan selama pengajuan sertifikat untuk hak tanah Program Strategis Nasional (PRONA) di Jabodetabek bersama dengan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada bulan Agustus 2017.

Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu Djarot Saiful Hidayat menerima sertifikat negara dari pemerintah provinsi DKI untuk negara stadion BMW di daerah Sunter, Jakarta Utara dan kantor balai kota di Jakarta Pusat.
Ratiyono memastikan bahwa semua sertifikat negara telah dikonfirmasi telah disetujui. Masalah teknis lainnya menunggu Gubernur DKI untuk menunjuk BUMD yang bertanggung jawab untuk mengerjakan proyek tersebut.

"Tinggal teknis saja, tunggu janji di paket Gubernur, anggaran akan disiapkan nanti, Jakpro atau BUMD (lainnya) bisa langsung mulai," tambahnya.

Namun, dia masih enggan untuk menunjukkan berapa banyak anggaran yang diperlukan untuk stadion yang ditinggal – dikatakan memiliki standar internasional seperti itu. Keamanan anggaran masih akan dinilai oleh eksekutif dan legislatif.

"Bersama dengan Jakpro kami berkumpul, juga kualitas dengan periode penyelesaian, angka-angka yang kami tidak berani menyebutkan," katanya.

(dee / JPC)

,

Daftar Sekarang!